Penurunan Kualitas Lingkungan serta pemanasan global berdampak signifikan pada kondisi Daerah Aliran Sungai Brantas. Kondisi ini mengemuka ...
Penurunan Kualitas Lingkungan serta pemanasan global berdampak signifikan pada kondisi Daerah Aliran Sungai Brantas.
Kondisi ini mengemuka dalam sidang pleno II yang digelar di Aston Inn Batu. 8-9 Oktober 2024. Temuan Komisi I (konservasi) menunjukkan tingkat kekritisan DAS Brantas di 6 (enam) Sub DAS Brantas (Sub DAS Brantas Hulu, Konto Hulu, Lekso Hulu, Ngasinan Hulu, Widas Hulu dan Brangkal Hulu).
Sidang pleno yang juga di hadiri oleh Pelestari Kawasan Wilis sebagai anggota Komisi I Konservasi ini juga membahas tentang Kelembagaan GN-KPA di 6 (enam) Sub DAS Brantas sudah terbentuk tetapi saat ini tidak aktif.
Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) merupakan implementasi UU 7/2004 tentang SDA, yang di dalamnya memuat enam komponen penyelamatan air:
1. Penataan raung, pembangunan fisik, pertanahan dan kependudukan,
2. Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi SDA,
3. Pengendalian daya rusak air,
4. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran,
5. Pengematan penggunaan air dan pengelolaan permintaan air,
6. Pendayagunaan SDA secara adil, efisien dan berkelanjutan.
Untuk itu, Komisi Konservasi merekomendasikan perlunya revitalisasi kelembagaan GN-KPA berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 500.4.3/4871/Bangda tanggal 24 Maret 2023 perihal Pemutakhiran dan Pembentukan Kelompok Kerja GN-KPA Daerah.
Permasalah berikutnya adalah perubahan fungsi kawasan tangkapan air di 6 (enam) Sub DAS Brantas. Hal ini bisa di lihat dari maraknya Alih Fungsi Lahan hutan menjadi lahan pertanian yang berimbas pada penurunan debit air saat musim kemarau dan potensi banjir disaat musim hujan.
Perlu adanya monitoring dan evaluasi terkait perubahan fungsi lahan di 6 (enam) Sub DAS Brantas oleh BPDAS Brantas Sampean, Pemerintah Prov/Kab/Kota, BBWS Brantas, dan Perum Perhutani.
Perum Perhutani sebagai pemangku kawasan perlu untuk merumuskan kebijakan penyelamatan sumber mata air yang berada di dalam areal hutan produksi
Peran Pelestari Kawasan Wilis menjadi strategis dalam mengawal kebijakan revitalisasi DAS terutama di kawasan hulu Widas (Sub DAS Brantas).
Sidang Pleno II TKPSDA WS Brantas Periode 2024-2029 yang dibuka oleh Ibu Kuntarti Sri Rejeki, S.Pi., M.Si mewakili Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur selaku Ketua TKPSDA WS Brantas
Pimpinan Sidang oleh Ibu Dian Dwi Ernawati, ST., M.T selaku perwakilan dari Kepala Dinas PUSDA Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Harian TKPSDA WS Brantas. Sidang dihadiri oleh 43 (Empat Puluh Tiga) orang anggota dari 48 (Empat Puluh Delapan) orang anggota TKPSDA WS Brantas Periode 2024-2029
Hasil sidang pleno ini akan di tindak lanjut dengan kunjungan kerja ke lapangan dan memberikan rekomendasi kelembagaan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. (*)
